Airlangga Bakal Beri Voucher Paket Pariwisata Untuk Tenaga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pentingnya integrasi baik dari sisi penawaran, permintaan, serta percepatan vaksinasi.

Ia mengatakan, ketiganya merupakan kunci dukungan pemerintah untuk sektor perhotelan dan pariwisata.

Airlangga menjelaskan, dari sisi penawaran pemerintah berencana memberikan modal kerja untuk mendukung pembiayaan minimum untuk pemeliharaan hotel agar siap dan layak operasi.

Baca juga: Sandiaga Uno Soal Pariwisata: Tak Mau Lagi Kejar Angka, Tapi Kualitas

Di sisi permintaan, pemerintah membuka alternatif berupa voucher paket pariwisata untuk tenaga kesehatan.

Voucher tersebut di sisi lain juga bentuk penghargaan untuk tenaga kesehatan.

“Pemerintah melihat bahwa sektor pariwisata memiliki outlook yang bagus tetapi cashflow nya tidak ada. Maka dari itu, pemberian modal kerja dan alternatif sisi supply dan demand sedang direncanakan. Saya berharap, hasil Rakernas PHRI ini dapat memberikan masukan yang kongkrit dan accountable untuk mendukung program yang sedang direncanakan ini agar segera terealisasi,” ujar Airlangga seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (19/3/2021).

Airlangga mengatakan, alternatif voucher paket pariwisata plus voucher gotong royong bagi perusahaan peserta vaksin gotong royong.

Baca juga: Luhut Buka Kemungkinan Hidupkan Lagi Pariwisata di Bali

Dengan demikian, perusahaan yang turut serta dalam vaksin gotong royong sekaligus akan mendapatkan diskon/voucher paket wisata untuk karyawannya atau diskon paket conference/rapat di hotel.

Airlangga menambahkan, seiring dengan tren penurunan kasus aktif selama PPKM Mikro, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren perbaikan.

Kebijakan Strategis APBN 2021 mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi.

Pada sektor pariwisata, pemerintah menganggarkan Rp 14,2 triliun rupiah untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang) serta pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).